Warga Negara Indonesia Wajib Punya BPJS, Kalo Tidak Layanan Publik Tidak Akan di Layani

Image: Bpjs-kesehatan.go.id

Perihal perbincangan perihal BPJS Kesehatan yang sering terdengar oleh masyarakat bahwasanya jika tidak memiliki BPJS tidak bisa mengurus pelayanan publik, dibawah ini perincian perihal perbincangan BPJS.

1. Sistem pembayaran BPJS mandiri mulai September 2016 1 no virtual account berlaku untuk 1 keluarga sesuai jumlah anggota keluarga yang tertera pada KK.

• Bila ada anggota keluarga menunggak, maka keluarga akan terkena dampaknya. 
• Peserta diwajibkan membayar BPJS, karena tagihan BPJS dan denda tetap berjalan mesti kartu BPJS tidak aktif. Jadi jangan kaget kalau cek tagihan bisa sampai jutaan. Digunakan atau tidak BPJS, tetap wajib bayar. 
• Jumlah bulan tertunggak maksimal 12 (dua belas) bulan. 
• Besar denda paling tinggi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). 
• Tagihan BPJS akan berhenti jika meninggal dengan SYARAT melaporkan ke BPJS dan melunasi tunggakan jika ada.

2. Perpres RI Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa, kepesertaan Jaminan Kesehatan BERSIFAT WAJIB dan mencakup seluruh penduduk Indonesia sehingga TIDAK ADA proses penghentian keanggotaan JKN. Peserta HANYA BISA berhenti ketika data kematian atau meninggalnya peserta BPJS dilaporan dan masuk data base BPJS.

3. Sanksi bagi yang tidak memiliki BPJS tidak akan mendapat layanan publik. Lihat Peraturan Presiden no 86 tahun 2013 pasal 9. Layanan publik di maksud meliputi

• SIM
• STNK
• Sertifikat tanah
• paspor
• IMB

Sanksi diatas adalah berlaku pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi syarat.

Untuk para pemberi kerja saksi dibawah ini adalah saksi yang harus di tanggung bila tidak mendaftarkan.

4. Sanksi untuk pemberi kerja ini tertulis dalam pasal 9 ayat 1, yaitu tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, meliputi:

• Perizinan terkait usaha
• Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek
• Izin memperkerjakan tenaga kerja asing
• Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
• Izin Mendirikan Bangunan

Semoga informasi ini memberikan pencerahan bagi warga magetan khususnya perihal BPJS kesehatan. Peraturan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2019